ps2

PERT-II
PANCASILA DALAM SYSTEM FILSAFAT BANGSA INDONESIA
1. Pengertian Filsafat
Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia yang artinya cinta akan kebijakan atau hakekat kebenaran
Ciri-ciri berfikir filsafat adalah
a. Sedalam-dalamnya
b. Secara metodik
c. Sistematis
d. Menyeluruh
e. Dan universal
f. Mencarai hakekat sesuatu
Ada dua pengertian filsafat yaitu :
a. Filsafat dalam arti proses
b. Filsafat dalam arti produk
Atau
a. Filsafat dalam arti ilmu
b. Filsafat dalamarti pandangan hidup
Atau
a. Filsafat dalam arti teoritis
b. Filsafat dalam arti prakis
Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis.
Berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.
Sebelum seseorang bersikap, bertingkah laku, atau berbuat, terlebih dahulu ia akan berpikir tentang sikap, tingkah laku, dan perbuatan mana yang sebaiknya dilakukan.
Hasil pemikirannya merupakan suatu putusan, dan putusan ini disebut nilai. Nilai adalah sifat, keadaan, atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.
Setiap orang mempunyai pandangan hidup atau falsafat hidup. Pandangan hidup adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, ketepatan, dan manfaatnya, yang kemudian menimbulkan tekad untuk mewujudkan dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan
Nilai-nilai sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang kehidupan yang dianggap paling baik bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila, baik sebagai filsafat maupun pandangan hidup.
Filsafat sebagai hasil pemikiran para pemikir, merupakan suatu ajaran, paham, isme atau system nilai, baik berwujud sebagai pandangan hidup maupun ideology yang dianut suatu masyarakat atau bangsa, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, nazisme, fasisme, theokratisme, dan sebagainya.
2. Pengertian Pancasila sebagai system filsafat bangsa Indonesia
Ada dua hal yang dapat dijadikan rujukan untuk memehami PS sbg sistem filsafat bangsa
a. Filsafat sebagai metode menunjukkan cara berfikir dan menganalisa untuk dapat menjabarkan ideology PS
b. Filsafat sebagai pandangan mengandung pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideology PS.
Filsafat PS dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang PS sebagai dasar Negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh.
Metode yang digunakan ada dua cara yaitu :
a. Secara deduktif yaitu dengan mencari hakekat PS serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif.
b. Secara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala social budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu.
Ada 3 aspek dalam mamahami PS sebagai system filsafat bangsa yaitu :
a. Aspek Ontologi. Aspek ini menyelidiki tentang hakekat atau keberadaan PS. Pertanyaan ilmiah untuk ontology ini adalah ‘apa’ PS itu, dan ‘mengapa’ PS harus ada ?.
b. Aspek Epistemologi. Aspek ini menyelidiki tentang makna dan nilai dari PS, sumbernya, syarat-syarat dan proses terjadinya PS. Pertanyaan ilmiah untuk epistemology ini adalah ‘bagaimana’ proses terjadinya PS ?.
c. Aspek Aksiologi. Aspek ini menyelidiki makna nilai, manfaat, kegunaan dari PS. Pertanyaan ilmiah untuk ontology ini adalah ‘untuk apa’ PS itu ?.
PANCASILA ADALAH SISTEM ETIKA BANGSA INDONESIA
1. Pengertian nilai, moral dan norma
a. Nilai adalah sesuatu yang berguna, berharga, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya.
Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia.
Nilai sebagai suatu system (system nilai), merupakan satu wujud kebudayaan, disamping system social lainnya.
Cita-cita, gagasan, konsep ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan abstrak yang merupakan system nilai.
Alport mengidentifikasi nilai pada enam macam, yaitu nilai teori, ekonomi, estitika, social, politik, dan religi. Manusia memilih nilai-nilai tersebut dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya.
Notonegoro membagi nilai dalam tiga kategori, yaitu :
1) Nilai Material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2) Nilai Vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas
3) Nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini dapat dirinci menjadi.
a) Nilai kebenaran, bersumber pada rasio, budi dan cipta
b) Nilai keindahan, bersumber pada rasa atau intuisi.
c) Nilai moral, bersumber pada kehendak (karsa) atau etika.
d) Nilai religi, bersumber pada nilai Ketuhanan. Yaitu nilai tertinggi dan mutlak.
b. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia, seperti tabiat, kelakuan, kesusilaan.
Seseorang yang taat kepada aturan, kaídah, norma yang berlaku pada masyarakat, dianggap orang bermoral. Moral dapat berupa kepatuhan , kesetiaan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Moral dapat dibedakan, seperti moral ketuhanan, filsafat, etika, hukum, ilmu, dan sebagainya.
c. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan seharí-hari. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, filsafat, kesusilaan, hukum, dan sosial. Norma mempunyai kekuatan untuk dipatuhi, dan ada sanksinya.
2. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dalam Pancasila.
a. Nilai dasar berupa hakekat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan obyektif dari segala sesuatu. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
b. Nilai instrumental adalah nilai yang menajdi pedoman pelaksanaan dari nilaim dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan, nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal UUD 45, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila belum memberikan makna yang kongkret dalam praktek ketatanegaraan.
c. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dalam kehidupan ketatanegaraan nilai praksis dapat berupa semua perundangan yang berada dibawah UUD 45 sampai kepada peraturan menteri.
3. Makna nilai-nilai setiap sila Pancasila.
a. Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu setiap anak bangsa harus yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan ataupun faham yang anti Ketuhanan. Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai serta membimbing perwujudan kemanusian yang adil dan beradab, menggalang persatuan Indonesia yang membentuk negara kesatuan Indonesia yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakekat manusia yang sopan dan susila nilai.. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum, dijamin hak-haknya serta kebebasannya untuk hidup berbangsa dan bermasyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
c. Persatuan Indonesia, mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, social budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusian yang adil dan beradab. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, berarti bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik langsung maupun melalui perwakilan. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, namun dalam mengambil suatu keputusan, penuh dengan hikmat kebijaksanaan, didasari rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta didorong itikad baik. Permusyawaratan berarti musyawarah dalam segala urusan dengan tatacara yang khas kepribadian bangsa dan menggunakan lembaga perwakilan.
e. Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia, yaitu keadilan yang berlaku dalam dan untuk masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, adil dalam bidang hukum, politik, social, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan social mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat